Kategori
Hukum Dan Kriminal Kepulauan Sula

Konsisten Kawal Kasus Korupsi Di Sula, GMNI Desak Jaksa Tetapkan LL Sebagai Tersangka

SULA – DPC GMNI Kepulauan Sula kesekian kalinya lakukan aksi didepan Kantor Kajari terkait dengan Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih di Tahun 2021 pasca lakukan Aksi Nginap dan coret-coret tembok pagar Kantor Kajari Sula beberapa waktu yang lalu.

Rifki Leko, Ketua DPC GMNI Kepulauan Sula dalam bobotan orasinya mendesak Jaksa segera tetapkan Oknum DPRD Kepulauan Sula inisial LL sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT.

“Kami mendesak Kajari Kepulauan Sula tetap Oknum DPRD Sula Inisial LL sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT,” ucapnya, Rabu (12/06/2024).

Baca juga: Salah Satu Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT 28 Miliar Lebih Di Sula, Berstatus DPO

Ia menilai, keterangan Saksi dan Tersangka MB pada Persidangan Kasus Korupsi Dana BTT cukup jelas untuk tetapkan LL sebagai Tersangka.

“Kemarin pada tanggal 10 Juni dalam sidang Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan terdakwa, hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Almarhum Baharudin Sibela selaku mantan Plt Kadis Kesehatan yang dibacakan JPU mengungkapkan peran LL memaksa menandatangani surat pencarian anggaran Bahan Medis Habis Pakai (BMBP), Selain itu ditambah keterangan tersangka Muhammad Bimbi dalam keterlibatan oknum anggota DPRD LL dalam Kasus tersebut, nah dari situ sudah cukup jelas untuk LL ditetapkan sebagai Tersangka,” tegasnya.

Baca juga: Kajati Maluku Utara Didemo Mahasiswa Asal Sula, Begini Persoalannya

Rifki juga meminta Majelis Hakim tetap objektif dalam menangani proses persidangan kasus korupsi BTT dan menjaga agar tidak ada intervensi pihak lain.

“Kami meminta Majelis Hakim yang menangani perkara Kasus BTT harus Objektif dan segera tetapkan LL sebagai tersangka,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Hukum Dan Kriminal Kepulauan Sula

Aksi Didepan Pengadilan Tipikor, Mahasiswa Sula Desak LL Dan Pimpinan OPD Ditetapkan Tersangka

TERNATE – Sejumlah Mahasiswa asal Sula yang mengatasnamakan Front Mahasiswa Sula kembali melakukan Aksi didepan Kantor Pengadilan Tipikor Ternate di saat berlangsungnya Persidangan mendengar keterangan sejumlah Saksi terkait Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih di Tahun 2021.

Darman Leko, Orator Aksi Mendesak Oknum DPRD Kepulauan Sula inisial LL dari Partai PBB serta Sejumlah Pimpinan OPD ditetapkan sebagai Tersangka.

“Kami mendesak, Pengadilan Tipikor Ternate segera tetapkan Tersangka Oknum DPRD Sula Inisial LL dan beberapa Pimpinan OPD yang sementara dimintai keterangan pada Sidang Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih,” ucapnya, Senin (10/06/2024).

Baca juga: Salah Satu Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT 28 Miliar Lebih Di Sula, Berstatus DPO

Ia pun mengecam, akan memboikot Pengadilan Tipikor Ternate apabila tuntutan front Mahasiswa Sula tak diindahkan.

“Kami akan konsuldasi sejumlah Mahasiswa Sula yang berada di Ternate serta berbagai Organisasi Intra Mahasiswa untuk Boikot Pengadilan Ternate apabila tuntutan kami tak indahkan,” tegasnya, mengakhiri.

Baca juga: Silahkan Lihat Sejumlah Dokumen Penting Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar

Berikut list nama-nama Saksi yang dimintai keterangan pada Sidang Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih Tahun 2021:

1. La Sidi Leko, Anggota DPRD Kepulauan Sula dari Partai PBB.

2. Suryati Abdullah, Kadinkes Kepulauan Sula.

3. Gina S. Tidore, Kaban Keuangan Pemda Sula.

4. Muhlis Soamole, Sekda Kepulauan Sula.

5. Hasan lajaode, Bendahara Barang Dinkes Kepulauan Sula.

6. Said Lutfi, Kabag Perencanaan pada Dinkes Kepulauan Sula.

7. Pipit Permata Sari, Bendahara Dinkes Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Hukum Dan Kriminal Kepulauan Sula

Salah Satu Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT 28 Miliar Lebih Di Sula, Berstatus DPO

SULA – Tersangka Direktur PT. HAB Lautan Bangsa berinisial NY pada temuan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai 5 miliar untuk kegiatan Penanganan Covid-19 pada Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih di Tahun 2021 berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hal tersebut di benarkan langsung oleh Immanuel Richendryhot, Kepala Kajari Kepulauan Sula.

“Untuk Tersangka Direktur PT. HAB Lautan Bangsa, kami sudah tetapkan sebagai DPO, dan kami pun sudah menyurat secara resmi ke Kajati Maluku Utara,” singkatnya, Minggu (09/06/2024).

Baca juga: Kajati Maluku Utara Didemo Mahasiswa Asal Sula, Begini Persoalannya

Sekedar informasi Senin (10/06/2024) Besok, Sejumlah Saksi akan beri keterangan pada Sidang Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih Tahun 2021 di Pengadilan Tipikor Ternate. Berikut list nama-nama Saksinya:

1. La Sidi Leko, Anggota DPRD Kepulauan Sula dari Partai PBB.

2. Suryati Abdullah, Kadinkes Kepulauan Sula.

3. Gina S. Tidore, Kaban Keuangan Pemda Sula.

4. Muhlis Soamole, Sekda Kepulauan Sula.

5. Hasan lajaode, Bendahara Barang Dinkes Kepulauan Sula.

6. Said Lutfi, Kabag Perencanaan pada Dinkes Kepulauan Sula.

7. Pipit Permata Sari, Bendahara Dinkes Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Kepulauan Sula Opini

Cerita Hasbi, Seorang Eks Karyawan Tambang Yang Ikut Pelatihan Dari BLK Ternate

SULA – Seiring berkembangnya program pemerintah pusat melalui Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan kemudian lewat Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate sangat berdampak positif untuk menyerap Sumber daya manusia (SDM) dari berbagai kalangan agar menjadi kreatif, produktif serta mandiri khususnya di Kepulauan Sula.

Hal tersebut dirasakan oleh Hasbi Tidore, seorang Bapak 5 anak dari Desa Ona, Kecamatan Sulabesi barat, Kepulauan Sula.

Kepada Linksatu, Hasbi ucapkan terima kasih kepada Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate atas programnya yang sangat bermanfaat.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Pak Latif Mentor dari Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate atas programnya yang sangat bermanfaat untuk saya khususnya warga Desa Ona,” katanya, Minggu (09/06/2024).

Baca juga: Cerita Rizkiwati, Seorang Tenaga Kesehatan Asal Pulau Seram Yang Bertugas Di Sula

Ia menceritakan, pasca berhenti kerja dari Karyawan Tambang di Pulau Obi, dirinya sering sekali kerja serabutan.

“Semenjak berhenti kerja, saya pun sering kerja apa saja, yang penting bisa beli beras dan bisa ada uang untuk anak Sekolah,” ungkapnya.

Baca juga: Cerita Seorang Pemuda Asal Sula Lulusan Arsitek, Pilih Jadi Tukang Pangkas Rambut

Alumni IAIN Ternate 2014 ini pun tak sangka bisa ikuti Pelatihan dari Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate yang dibuat di Desa Ona.

“Awalnya saya tidak tahu ada program pelatihan dari Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa, saya pun kemudian diajak oleh Kaka saya yang namanya sudah terdaftar pada kelompok pelatihan tersebut,” ujarnya.

Tanpa pikir panjang, sambungnya ia pun mengiyakan ajakan Kakanya untuk masuk pada kelompok pelatihan tersebut.

Baca juga: Cerita Mahasiswa Unkhair Asal Sula Yang Kerap Kampanyekan Kebersihan Di Taman Wansosa

“Saya langsung mau ajakan Kaka saya, dan memilih masuk pada kelompok pelatihan buat Sofa Sederhana karna kebetulan hobi saya dari dulu ialah pekerjaan yang bersentuhan dengan pertukangan,” bebernya.

Baca juga: 29 Tahun Mengelilingi 25 Negara, ini Alasan Pria Asal Kanada Menetap di Kepulauan Sula

Hasbi juga berharap program pelatihan dari BLK Ternate terus berjalan.

“Program pelatihan yang diadakan oleh BLK Ternate sangatlah bagus untuk kembangkan SDM serta keahlian kami yang ada di Desa-desa terpencil, saya pun berharap program seperti ini masuk ke desa lain lagi karena saya yakin banyak yang mau butuh wadah pelatihan seperti ini,” tutupnya.

Perlu diketahui, walaupun sekarang masih dalam proses praktek akan tetapi Hasil Program pelatihan buat Kursi Sofa yang diselenggarakan BLK Ternate, Hasbi bersama teman-temannya di Desa Ona, Kecamatan Sulabesi barat sudah dapat beberapa pesanan untuk buat Kursi Sofa bahkan ada pesanan dari luar daerah yakni Pulau Obi.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Hukum Dan Kriminal Kepulauan Sula Kota Ternate

Sejumlah OPD Di Sula Akan Bersaksi Pada Sidang Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar Lebih

SULA – Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Sula, Maluku Utara memanggil sejumlah Pimpinan OPD untuk jadi Saksi pada Persidangan Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih Tahun 2021 di Pengadilan Tipikor Ternate.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Immanuel Richendryhot saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut.

“Benar dan seluruhnya ada 7 saksi yang dipanggil untuk di dengar keterangannya di persidangan, Senin 10 Juni nanti,” kata Immanuel, Jum’at (07/06/2024).

Baca juga: Kajati Maluku Utara Didemo Mahasiswa Asal Sula, Begini Persoalannya

Ia juga bilang, pada Persidangan Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih di Tahun 2021 sebelumnya pun sudah ada pemanggilan beberapa Saksi, namun hanya sebagian yang hadir pada Persidangan.

“Kalau tidak salah 5 orang yang dipanggil tapi hanya 3 orang yang hadir untuk dengarkan keterangan di persidangan,” imbuhnya.

Baca juga: Silahkan Lihat Sejumlah Dokumen Penting Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar

Immanuel pun menegaskan, Kajari Kepulauan Sula tetap fokus pada Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih.

“Harapan saya, kita bisa sidangkan Kasus ini, jadi jangan ada asumsi untuk goreng sana goreng sini, mau dibilang apa ataupun didemo, yang pastinya kita kerja dan kita sidangkan sampai ada putusan dari pengadilan terkait Kasus Korupsi Dana BTT,” tutupnya.

Baca juga: Korupsi Dana BTT, Bukti Ketidakadilan Ekonomi Pada Masyarakat Kepulauan Sula

Sekedar informasi sejumlah Saksi yang akan beri keterangan pada Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih Tahun 2021 ialah:

1. La Sidi Leko, Anggota DPRD Kepulauan Sula dari Partai PBB.

2. Suryati Abdullah, Kadinkes Kepulauan Sula.

3. Gina S. Tidore, Kaban Keuangan Pemda Sula.

4. Muhlis Soamole, Sekda Kepulauan Sula.

5. Hasan lajaode, Bendahara Barang Dinkes Kepulauan Sula.

6. Said Lutfi, Kabag Perencanaan pada Dinkes Kepulauan Sula.

7. Pipit Permata Sari, Bendahara Dinkes Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Hukum Dan Kriminal Kepulauan Sula Kota Ternate

Kajati Maluku Utara Didemo Mahasiswa Asal Sula, Begini Persoalannya

TERNATE – Sejumlah Mahasiswa asal Sula yang mengatasnamakan Front Mahasiswa Sula melakukan Aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara untuk Mendesak segera mengevaluasi Kinerja Kajari Kepulauan Sula terkait penanganan Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih di Tahun 2021.

“Kajati Malut wajib Evaluasi kinerja Kajari Sula, buntut dari Penanganan Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar Lebih yang tak kunjung selesai,” teriak Korlap Front Mahasiswa Sula, M. Dani Buamona, Kamis (06/06/2024).

Baca juga: Silahkan Lihat Sejumlah Dokumen Penting Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar

Ia pun mendesak Kajati Maluku segera tetap kan Tersangka Oknum DPRD Sula Inisial LL dari Partai PBB karena diduga terlibat Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih di Tahun 2021.

“Penemuan sejumlah Alkes di Sekretariat Partai PBB di Sula, buktinya sudah cukup jelas, jadi kami mendesak segera tetapkan Tersangka Oknum DPRD Sula Inisial LL karena diduga terlibat dengan Kasus BTT,” tegasnya.

Baca juga: Korupsi Dana BTT, Bukti Ketidakadilan Ekonomi Pada Masyarakat Kepulauan Sula

M. Dani pun meminta Kajati Maluku Utara mengambil Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar lebih yang ditangani Kajari Kepulauan Sula.

“Kasus BTT ini sudah cukup lama ditangani Kajari Kepulauan Sula namun tak kunjung selesai, untuk itu kami meminta Kajati Malut harus ambil alih Kasus Korupsi tersebut, biar ada titik terang sehingga tidak terkesan tebang pilih untuk menetapkan Tersangka,” tutupnya.

Baca juga: Kejari Sula Dinilai Tebang Pilih Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT 28 Miliar Lebih

Sekedar informasi Kasus Korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar lebih telah dilakukan Sidang Tipikor Perdana, Rabu (08/05/2024) di Pengadilan Tipikor Ternate untuk Tersangka Muhammad Bimbi alias MB sebagai PPK atas pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai 5 miliar untuk kegiatan Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Kepulauan Sula

Bupati Fifian Serahkan SK Ratusan PPPK Di Sula, Ini Yang Disampaikannya

SULA – 159 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) yang terdiri dari 90 orang pada jabatan Fungsional Guru, dan 69 jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kepulauan Sula Formasi di Tahun 2023, resmi menerima Surat Keputusan (SK) yang diserahkan langsung oleh Bupati Fifian Adeningsi Mus di depan Istana Daerah Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Selasa (04/06/2024).

Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus dalam sambutannya mengucapkan, selamat kepada PPPK yang menerima SK serta mengapresiasi Aparat Sipil Negara (ASN).

“Kalian semua hebat. Jadi, kurang lebih selama tiga tahun saya bersama Pak Haji Saleh menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, event yang digelar oleh Pemerintah Daerah selalu sukses dengan baik. Itu karena kerja-kerja keras kalian semua yang memberikan kontribusi besar untuk Pemda Kepulauan Sula,” ucapnya.

Baca juga: Dapat Kejutan Dari Bupati Fifian Di HUT Ke-21 Kepsul, Hatim Ucapkan Terima Kasih

Fifian pun mengimbau kepada seluruh ASN agar terus meningkatkan komitmen untuk membangun Kepulauan Sula yang lebih baik.

“Semoga para Pimpinan OPD, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, para seluruh Bendahara yang ditugaskan, Kepala Bidang dan Kepala Seksi, beserta seluruh Staf tetap berkomitmen. Saling menjaga, saling menyayangi satu sama lain, agar hal-hal besar yang dilakukan dapat diraih dengan mudah,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Hukum Dan Kriminal Kepulauan Sula

Warga Di Sula Resah, Adanya Kelompok Oknum Bersenjata Yang Berkeliaran

SULA – Aksi dari Kelompok oknum yang menggunakan Senjata untuk menembak hewan peliharaan Warga sangat meresahkan, khususnya di Desa Wai goy Kecamatan Sulabesi Timur, Kepulauan Sula.

Marni, Warga Desa Wai Goy saat dikonfirmasi Linksatu, menceritakan kelompok bersenjata tersebut kerap melakukan aksinya di malam hari pada saat warga sedang tidur.

“Mereka menggunakan Mobil jenis Avanza warna putih tapi Plat nomor polisinya di buka. Targetnya adalah Sapi-sapi yang berkeliaran serta berada di tempat sunyi, kemudian waktu mereka beraksi pun sekitar Jam 2 malam, disaat warga sedang tidur,” kata Marni, Selasa (04/06/2024).

Baca juga: Hampir Setahun, Kasus KM Yang Ditangani Polres Sula Terkesan Jalan Ditempat

Marni yang juga pemilik Sapi yang jadi target kebiadaban kelompok oknum bersenjata tersebut mengaku, Aksi mereka sering terjadi di Desa lainnya.

“Saya juga dapat info dari teman-teman, Aksi mereka juga kerap terjadi di desa lainnya, dan bukan satu kali tapi sudah berulang-ulang kali,” ungkapnya.

Baca juga: Silahkan Lihat Sejumlah Dokumen Penting Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar

Ia pun berharap, agar secepatnya pihak keamanan dapat menangkap oknum kelompok bersenjata yang kerap meresahkan warga.

“Saya tidak tahu ciri-ciri pelakunya, maka dari itu saya berharap secepatnya pihak Keamanan dapat menangkap mereka dan memberikan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya agar menjadi efek jera,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Kepulauan Sula Opini

Pembangunan Rumah Pribadi Bupati Fifian Diduga Tak Miliki Dokumen PBG, SLF dan SBKBG

OPINI – Salah satu prinsip teori fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Maka, tujuan tulisan ini dimaksudkan sebagai fungsi kontrol terhadap pembangunan infastruktur fisik di Kabupaten Kepulauan Sula, terkhusus pada dugaan kasus pembangunan rumah pribadi Bupati Kepulauan Sula Hj. Fifian Adeningsi Mus pada 4 Juni 2021 baru genap menjabat 3 tahun pada 4 Juni 2024, yang terletak di Desa Pastina, Kabupaten Kepulauan Sula. Dan untuk hadiah Hari Ulang Tahun (HUT) Dad Hia Ted Sua (Kabupaten Kepulauan Sula) Ke-21 Tahun kepada publik.

Perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah beralih menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Gedung (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Perubahan peralihan ini tertuang didalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021.

PBG, SLF, dan SBKBG, diatur dalam Pasal 1 nomor, 18, 19, dan 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021; Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.Setiap tahap Penyelenggaraan Bangunan Gedung menghasilkan dokumen yang merupakan hasil pekerjaan penyedia jasa, meliputi: dokumen tahap perencanaan teknis, dokumen tahap pelaksanaan konstruksi, dokumen tahap pemanfaatan, dan dokumen tahap Pembongkaran.

Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi memiliki tanggung jawab mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen PBG. Dalam proses penerbitan PBG, dokumen yang pertama harus disampaikan merupakan dokumen tahap rencana teknis.

Karena, penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi memiliki tanggung jawab mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen PBG. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.Bangun rumah yang tidak memiliki dokumen PBG, termasuk tidak memiliki dokumen SLF, dan dokumen SBKBG. Maka, wajib dikenai Sanksi Administrasi.

Ketentuan Saksi Administrasi tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021. Selain itu, dalam Pasal 24 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) UU Bangunan Gedung, terdapat sanksi pidana dan denda juga apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam UU Bangunan Gedung jo. UU Cipta Kerja.

Jika pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka pemilik rumah berpotensi dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 10% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.Kemudian, jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, pelaku berpotensi dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 15% dari nilai bangunan gedung.

Lalu, jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 20% dari nilai bangunan gedung.

Sehingga berdasarkan amatan gambar yang diperoleh penulis dari lokasi pembangunan rumah, dan berdasarkan pertimbangan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Maka, dalam proses awal hingga kini pada pembangunan rumah pribadi Bupati Kepulauan Sula Hj. Fifian Adeningsi Mus, yang terletak di Desa Pastina diduga tidak memiliki dokumen PBG, termasuk dokumen SLF, dan dokumen SBKBG.

Jika dugaan ini benar, maka wajib diberikan sanksi administrasi kepada Hj. Fifian Adeningsi Mus sebagai Bupati Kepulauan Sula. Selain itu, jika pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka pemilik rumah berpotensi dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 10% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

Pemilik rumah dalam tulisan ini dimaksudkan kepada Hj. Fifian Adeningsi Mus sebagai Bupati Kepulauan Sula.

Penulis: Rifaldi Ciusnoyo(Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari)

Redaktur: TIM

Kategori
Kepulauan Sula

Dapat Kejutan Dari Bupati Fifian Di HUT Ke-21 Kepsul, Hatim Ucapkan Terima Kasih

SULA – Rayakan HUT Kabupaten Kepulauan Sula Ke-21, Bupati Fifian Adeningsi Mus memberikan kado istimewa kepada tokoh pejuang pemekaran yakni Hatim Mayau berupa ibadah umroh dan naik haji di rumah beliau, Kompleks Waigoben Desa Fogi Kecamatan Sanana, Selasa (28/05/2024).

Bupati Fifian yang diwakili Sekretaris Daerah Muhlis Soamole saat dikonfirmasi awak media mengatakan, hal yang dilakukan adalah keinginan Ibu Bupati.

“Kami datang mengundang seorang tokoh pemekaran secara langsung di rumahnya untuk menghadiri upacara HUT Kepulauan ke 21 tahun pada 31 Mei 2024 pekan depan. Sekaligus menyampaikan pesan istimewa ibu bupati ke pak Hatim Mayau agar pada bulan Juli beliau berangkat umroh bersama Bupati dan rombongan. Dan tahun 2025 pak Adam juga akan naik haji plus bersama dengan ibu bupati,” kata Muhlis.

Baca juga: Silahkan Lihat Sejumlah Dokumen Penting Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar

Terpisah Tokoh Pemekaran Kepulauan Sula Hatim Mayau menyampaikan, hingga Kepulauan Sula sudah berumur 21 tahun. Baru pertama kali di era bupati Fifian Adeningsi Mus yang mau mengajak dirinya untuk umroh dan naik haji.

“Saya minta terima kasih banyak kepada ibu bupati yang sudah mengingat jasa saya terhadap negeri ini sehingga mengajak saya umroh dan naik haji. Ini cukup luar biasa bagi saya, semoga pemerintah daerah sukses dalam menjalankan pemerintahan kedepan lebih baik,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM